BK
BAUBAU - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau Bersama Warga Pemilik Lahan, Pemerintah Kota Baubau, Departemen Perhubungan Yakni Pihak Bandara Betoambari Menghasilkan beberapa kesimpulan. Selasa (23/07/2024).
Ketua Komisi Satu, Abdul Tamin Selaku pimpinan sidang membacakan hasil kesimpulan tersebut, Pertama Pihak DPRD Komisi Satu Mendorong Pemerintah agar menyelesaikan hak-hak tanah masyarakat yang belum diganti rugi sebanyak 38 orang.
|
Baca juga:
DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal!
|
Yang kedua Komisi Satu Mendorong pemerintah untuk duduk bersama menyelesaikan ganti rugi lahan masyarakat.
Yang ketiga Komisi Satu Mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tetap konsisten membangun pengembangan bandara Betoambari baik sarana dan prasarana.
Sebelumnya pekerjaan proyek perluasan Bandara yang berada diatas lahan warga yang belum terbebaskan dihentikan sementara atas permintaan pihak DPRD kepada pihak Pemkot melalui Pj Sekda Baubau.
Diketahui, dari 38 orang Ada 18 Hektar Lahan yang dikelola warga lipu katobengke secara turun temurun yang Belum terbebaskan diatas Lahan Bandara Yang saat ini telah dilakukan pengembangan dan terus diratakan oleh pihak pekerja proyek.
Pemerintah Kota Baubau berdalih bahwa pihaknya telah memiliki sertifikat Hak Pakai atas Lahan Bandara dengan Luasan 52 Hektar.
Para Anggota DPRD Komisi Satu yang hadir yakni Suhardi, Viktor, Nur Aksa dan Farida berkomitmen untuk tetap mengawal hak-hak warga atas lahan mereka yang belum terbebaskan.
Santos Dari Fraksi Berkarya berkeinginan agar polemik ini bisa terselesaikan, pihaknya tidak ingin setiap ada pekerjaan proyek pengembangan Bandara terus menuai polemik.
"inikan setiap ada pekerjaan pengembangan Bandara selalu ada ribut-ribut, kita harus hentikan ini polemik dengan menghadirkan solusi-solusi yang baik untuk masyarakat kita, "ungkapnya.
Begitu juga dengan Nur Aksa Dari PDI Perjuangan, ia berkomitmen akan bersama masyarakat dalam mencari solusi untuk penyelesaian lahan Warga.
"kita bantu koordinasikan dengan pemerintah juga bagaimana jalan keluar yang baik, "ucapnya.
Achmad Sarjono 
